🐘 Makalah Sistem Pendidikan Di Australia

Australiaberperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, dan perlindungan kebebasan sipil dan hak-hak politik. A. Rumusan Masalah Melalui paparan di atas, penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan yang akan diuraikan. Sistempendidikan Australia berbeda dengan kebanyakan negara lainnya dengan adanya Australian Qualifications Framework (AQF). Didirikan pada tahun 1995, AQF adalah kebijakan nasional yang melingkupi kualifikasi dari pendidikan tinggi, pendidikan vokasional, dan pelatihan, sebagai tambahan untuk sertifikat lulus sekolah, yang dinamakan Senior Secondary Certificate of Education. SISTEMPENDIDIKAN AUSTRALIA Disampaikan untuk sebagai bahan diskusi pada mata kuliah Wawasan Kependidikan dan Pengajaran Dosen: Dra. Dewi Muliani Santoso, M.Pd Disusun Oleh NORHAYATI AAA 210 012 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 2011 1 fA. 13 8 kondisi yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum di australia, yaitu (1) keragaman budaya, (2) perubahan dalam struktur keluarga, (3) perubahan teknologi yang cepat, (4) isu lingkungan global, (5) perubahan sifat kondisi sosial, (6) perubahan di tempat kerja, (7) ketergantungan antar ekonomi global, (8) standar kehidupan yang Pendidikandi Australia tidak dipegang oleh pemerintah pusat, namun diserahkan pada setiap negara bagian atau teritorinya. Jadi, setiap negara bagian memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan pada konstitusi Australia, dimana pendidikan merupakan tanggungjawab negara bagian. Pada setiap negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah. Denganbegitu banyaknya kelebihan Australia di bidang pendidikan, maka ada baiknya Indonesia sedikit berkaca dari sistem pendidikan di Australia itu sendiri. Maka dari itulah, penyusun ingin membandingkan sistem pendidikan di Australia dan Indonesia, agar dapat diambil manfaat yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Berdasarkanberdasarkan sensus tahun 2011, penduduk Australia berjumlah 22.270.000, yang terdiri dari beberapa agama yaitu, Kristen (67,3%), Atheis (24,2%), Buddha (2,7%), Islam (2,4%), Hindu (1,4%), Agama Rakyat (0,7%), dan Yahudi (0,5%).[1] Secara umum islam menjadi minoritas di Australia disebabkan oleh proses imigrasi. sampai pada sekitar A Potret system pemerintahan. Australia adalah sebuah Negara industri yang demokratis dan system pendidikannya banyak kesamaanya dengan system pendidikan khususnya Negara-negara persemakmuran. Kedatangan manusia pertama kali di benua ini terjadi setidak-tidakya 40.000 tahun yang lalu melalui proses migrasi dari asia. Untuk Sekolah Menengah (English for High School) · Persiapan Tes Bahasa Inggris (TOEFL) Terlepas dari apapun jenjang pendidikan disana,anda akan menemukan pendidikan berkelas dunia di Australia. Selain itu juga,sistem pendidikan di Australia menawarkan: · Staf pengajar berkualitas tinggi · Ruang kelas dan fasilitas yang memenangkan penghargaan oQgeq7. Sistem Pendidikan Di Australia- Australia adalah sebuah Negara industri yang demokratis dan sistem pendidikannya banyak kesamaannya dengan sistem pendidikan Negara-negara lain. Dilihat dari hukum ketatanegaraan, Australia adalah Negara federal. Undang-undang dasar Australia tahun 1901 yang melahirkan bentuk federasi ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah commonwealth untuk melakukan sesuatu pada daerah-daerah tertentu, tetapi Negara bagian tetap mempunyai kekuasaan dalam berbagai bidang penting, termasuk adalah Negara kaya. Cukup lama Australia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengangguran yang rendah, dan inflasi yang kecil. Bagaimana sistem pendidikan di Australia? Akan penulis bahas pada artikel berikut iniSistem Pendidikan Di Australia Tujuan Pendidikan AustraliaTujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk departemen pendidikan Negara bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum ini biasanya dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci oleh badan-badan yang relevan. Tujuan pendidikan ini mengisyaratkan perlunya keseimbangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Pada level sekolah, tekanan adalah pada pengembangan potensi murid sebaik mungkin. Pada tingkat pendidikan tinggi, tekanan yang lebih besar diarahkan pada pencapaian kebutuhan pendidikan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat secara umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, berbagai sektor pendidikan tinggi harus mempunyai fokus program yang berbeda-beda. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memusatkan perhatian pada pendidikan dasarnya, pemerintah federal Australia tidak campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang. Tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan, dan memberikan arah Juga Profil SMKN I Muara Bungo Struktur Dan Jenis Pendidikan Di AustraliaPendidikan pra sekolah lebih bervariasi pada pengadministrasian, baik pendanaan maupun kurikulumnya, dibandingkan dengan sektor pendidikan lainnya karena pendidikan prasekolah banyak dikelola oleh badan-badan swasta, dan keterlibatan pemerintah juga berbeda-beda terhadap lembaga dasar di Australia wajib dari anak berusia enam tahun sampai 12 atau 13 tahun. Sedangkan pendidikan menengah berlangsung selama lima atau enam tahun tergantung pada berapa lama masa belajar di sekolah tinggi terdiri dari sekolah tinggi TAFE Technical And Further Education akademi-akademi dan program-program lanjutan, yang diberi label CAE Colleges Of Advanced Education, serta universitas. Sekolah tinggi TAFE merupakan lembaga yang paling banyak diminati memiliki 19 buah universitas, yang tertua didirikan pada tahun 1850, dan yang paling akhir pada tahun 1977. Lembaga universitas bervariasi besarnya, tetapi semuanya menyelenggarakan program strata satu S-1 dan program pemerintah untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi antara lain penghapusan uang kuliah, peningkatan fasilitas bagi program-program paruh waktu dan pendidikan eksternal. Masuk perguruan tinggi di Australia pada umumnya didasarkan atas hasil pencapaian akademik di tingkat pendidikan menengah, atau berdasarkan hasil ujian masuk yang dilalui dengan kompetisi yang sangat berat, lebih-lebih untuk memasuki universitas yang berkualitas dan berprestise. Di samping mahasiswa dalam negeri, jumlah mahasiswa asing juga menunjukkan kenaikan yang cukup besar, baik yang memasuki sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Mahasiswa asing ini sebagian terdaftar sebagai penerima beasiswa Pendidikan Australia1. OtoritaBerdasarkan konstitusi Australia, pendidikan adalah tanggung jawab Negara bagian. Pada setiap Negara bagian, seorang menteri pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru, dan hampir semua staf/karyawan, menyediakan gedung-gedung, peralatan serta perlengkapan lainnya, dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah. Yang menjadi karakteristik perubahan manajemen sekolah semenjak tahun 1970-an ialah pendelegasian wewenang yang semakin besar kepada kantor-kantor pendidikan daerah dan kepada sekolah dalam hal-hal pengadministrasian dan dalam hal-hal tertentu, juga kurikulum sektor pendidikan dasar, tugas departemen pendidikan berbeda-beda antara Negara-negara bagian. Pada beberapa Negara bagian, departemen pendidikan merupakan penyelenggara utama dan koordinator pendidikan dasar, sementara pada Negara bagian lain tugas itu bukan menjadi tugas PendanaanFungsi pemerintah dalam pengadaan pendidikan tercermin pada sumber dan system pendanaan. Misalnya dari pengeluaran A$ juta untuk biaya pendidikan dalam tahun 1980-81, sekitar 94% bersumber dari pemerintah, baik dari commonwealth atau Negara pendidikan secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah Negara bagian, tetapi pada prakteknya pendanaan pendidikan itu merupakan tanggung jawab yang bersifat amalgam, yaitu gabungan dari berbagai sumber dana. Negara bagian punya tanggung jawab utama membiayai pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah negeri, serta menyediakan bantuan bagi sekolah-sekolah swasta termasuk prasekolah purna waktu tingkat sarjana muda S-1 berhak mendapat bantuan biaya hidup. Kira-kira sepertiga dari mahasiswa menerima bantuan jenis ini. Sedangkan bantuan keuangan bagi siswa pendidikan menengah yang purna waktu diberikan kepada siswa yang berusia di bawah 19 tahun dengan harapan agar mereka mampu menyelesaikan pendidikan sekolah PersonaliaHampir semua guru prasekolah dan pendidikan dasar serta kebanyakan guru-guru sekolah menengah dididik di CAE. Sejumlah guru-guru sekolah menengah, dan beberapa orang guru pendidikan dasar mendapat pendidikan di universitas. Sebagian guru-guru swasta mendapat pendidikan pada sekolah-sekolah pendidikan guru yang dikelola oleh badan-badan keagamaan. Lamanya pendidikan bagi guru-guru prasekolah dan pendidikan dasar biasanya empat tahun. Semua sistem sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan, termasuk peningkatan kualifikasi atau ijazah dengan menyelesaikan kuliah-kuliah yang disetujui terlebih Kurikulum Dan Metodologi PengajaranSuatu kecendrungan pada semua sistem sekolah negeri semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah. Tetapi kecepatannya sangat bervariasi. Pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada Negara bagian yang lain, pejabat-pejabat yang relevan di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir, detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian pusat, penyusunan pedoman kurikulum serta objektif kurikulum secara umum biasa menjadi tanggung jawab seksi kurikulum dalam departemen pendidikan. Pedoman kurikulum pada dasarnya disusun oleh komisi-komisi kurikulum yang sudah ada untuk setiap bidang studi. Walaupun sekolah-sekolah swasta memiliki otonomi yang cukup luas dalam hal kurikulum, dalam banyak hal mereka mengikuti kurikulum yang sama yang dipakai di sekolah negeri dalam Negara bagian dan karena terdapat variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum, maka terdapat pula perbedaan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal kurikulum disusun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, pejabat-pejabat senior dari pusat secara teratur mengunjungi sekolah-sekolah antara lain untuk memonitor pelaksanaan kurikulum. Pada Negara-negara bagian yang kurikulumnya disusun berdasarkan tujuan umum yang ditetapkan oleh pusat, tugas pejabat yang berkunjung lebih bersifat memberi nasihat atau saran, sementara tugas utama memonitor implementasi kurikulum diserahkan kepada kepala jawab tentang metodologi pengajaran pada prinsipnya terletak pada masing-masing guru dan sekolah. Pada umumnya format pengajaran pada pendidikan dasar ialah seorang guru memegang satu kelas, tetapi ada kecendrungan terjadinya variasi pengelompokan kelas. Sama halnya di sekolah menengah, hampir semua siswa tetap berada dalam kelompok-kelompok umur yang bersamaan, dan mereka diajar oleh guru-guru bidang studi, dan ada pula kecendrungan untuk mengelompokkan siswa tidak berdasarkan kesamaan umur tetapi beda umur, diajar oleh tim guru dan siswa dikelompokkan dalam format-format kurikulum yang krusial dalam sistem pendidikan Australia terletak terutama pada isi kurikulum, yaitu menentukan isi kurikulum yang cocok untuk masyarakat. Hal ini timbul disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Australia dan komposisi penduduk. Lebih sulit memperoleh kesepakatan tentang isi kurikulum saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya karena masyarakat Australia yang semakin pluralistik dan sekaligus multicultural. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana bentuk masyarakat Australia di masa tahun 1970, semua departemen pendidikan terlibat dalam peninjauan kembali tujuan, struktur, dan kurikulum. Di antara upaya yang dilakukan adalah menentukan dan mengembangkan kurikulum inti. Di samping itu, pada tingkat pendidikan menengah, banyak sekolah yang menawarkan mata kuliah alternatif di luar mata kuliah yang sudah ada, dengan prioritas pada bidang keahlian kejuruan dan teknologi. Tetapi masih banyak lagi tugas yang harus Ujian, Kenaikan Kelas, Dan SertifikasiSelama bertahun-tahun sistem pendidikan Australia menggunakan system penilaian eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan pemberian sertifikat atau diploma. Sesudah perang dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan dan pada pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hampir seluruh system sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan Negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun pendidikan yang terdapat dalam sistem ujian dan kenaikan kelas antara lain adalah mendapatkan keseimbangan antara ujian internal sekolah dan kesulitan belajar-mengajar yang mungkin muncul dalam kenaikan kelas otomatis berdasarkan Penelitian PendidikanPenelitian pendidikan berkembang cukup pesat antara tahun 1960 dan 1980 karena berbagai faktor. Pertama, jumlah lembaga pendidikan tinggi dan staf akademiknya meningkat cukup besar, terutama pada bidang pendidikan guru. Sebagai contoh, pada tahun 1960, jumlah staf akademik purna waktu di universitas hanya 70 orang, tetapi pada tahun 1980 jumlah itu meningkat 10 kali lipat. Kedua, terbentuknya asosiasi peneliti professional, dan asosiasi penelitian pendidikan Australia, pada tahun 1970 yang memberikan stimulasi atas kegiatan penelitian. Ketiga, terus meningkatnya bantuan dana dari pemerintah untuk karena hampir semua penelitian pendidikan dilakukan oleh staf akademik dan mahasiswa pascasarjana pendidikan tinggi, maka banyak kegiatan penelitian itu mengikuti selera dan interes pribadi peneliti, dan oleh karena itu sulit untuk dikategorisasikan. Badan penelitian dan pengembangan pendidikan berusaha mengkoordinasikan penelitian dengan pengidentifikasian bidang prioritas yang akan didukung dananya oleh pemerintah. Proyek-proyek penelitian yang mendapat dukungan adalah induksi bagi guru-guru, multikulturalisme, pendidikan bagi siswa-siswa cacat fisik, penilaian atau ujian berbasis sekolah, kelas dan sekolah di arena terbuka, dan pendidikan Isu-isu Pendidikan Di Australia?Periode semenjak tahun 1960 dipandang sebagai perbaikan dalam banyak aspek pendidikan Australia yang sebelumnya banyak mendapat kritikan. Sistem pendidikan Negara bagian sudah kurang sentralistik dan tidak kaku lagi; guru-guru sudah lebih punya kualifikasi; sumber dana meningkat cukup besar; partisipasi masyarakat pada pendidikan sesudah masa wajib belajar naik drastic; dan sekarang lebih terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan pendidikan secara ikhlas dan sukarela. Tetapi sejumlah masalah penting masih menghadang pendidikan Australia yang kelihatannya belum akan terselesaikan dalam beberapa waktu angka partisipasi pendidikan orang dewasa relative masih rendah, dan ada kerisauan bahwa program-program pendidikan pada tingkat pendidikan menengah tidak memenuhi kebutuhan generasi muda. Keresahan ini semakin terasa dengan tingginya tingkat pengangguran. Usaha-usaha untuk menjawab tantangan ini telah dilakukan antara lain dengan memberikan dukungan yang lebih besar pada program akhir pendidikan menengah yang menawarkan berbagai alternatif sebagai persiapan ke pendidikan tinggi, dan di samping itu, dilakukan peningkatan dana untuk pemagangan dan program TAFE penurunan jumlah siswa pada beberapa sector pendidikan mengancam hak sejumlah lembaga pendidikan, dan kemungkinan diberlakukannya oleh pihak berwenang program rasionalisasi di bidang kepegawaian. Sungguh pun ini umumnya menyangkut pada lembaga CAE yang menyelenggarakan pendidikan guru, tetapi lembaga-lembaga pendidikan lainnya juga akan mengalami nasib serupa dan terancam penutupan dalam beberapa tahun pertumbuhan yang cepat dalam sektor pendidikan semenjak tahun 1950 telah menimbulkan masalah dalam membuat perencanaan dan koordinasi yang efektif. Pada beberapa Negara bagian, keadaan ini telah menyebabkan berkembangnya badan-badan koordinasi serta penstrukturan kembali manajemen departemen pendidikan Negara diperlukan kurikulum yang mampu mengembangkan generasi muda sehingga mereka dapat menciptakan hidup yang efektif dan menyenangkan di masa depan. Kebutuhan ini sejalan pula dengan kebutuhan untuk menyusun struktur dan kebijakan yang memperluas kesempatan belajar kembali bagi anggota masyarakat yang menginginkan kembali ke bangku sekolah atau kembali ke pencarian sumber dana untuk mendukung pengembangan pendidikan pada tingkat menengah dan pendidikan tinggi masih tetap menjadi masalah pemerintah Australia. Sejak awal 1990-an perguruan tinggi Australia telah dibanjiri mahasiswa sehingga kelas-kelas menjadi penuh dan bahkan ada mahasiswa yang berdesak-desak dalam satu ruang kuliah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya kekurangan staf pengajar pada bidang-bidang ilmu yang sangat pokok. Di samping itu, staf akademik memerlukan ilmu dan keterampilan baru agar mampu membantu mahasiswa dalam mengantisipasi berbagai perubahan. Sementara itu, peningkatan imbalan staf akademik pendidikan tinggi kelihatannya juga menjadi masalah dalam tahun-tahun masalah perimbangan penyediaan dana antara pemerintah commonwealth dan Negara bagian biasanya menjadi persoalan politik yang selalu hangat, dan kelihatannya hal ini akan tetap demikian untuk tahun-tahun masalah yang mungkin dihadapi oleh pendidikan Australia di masa datang pada dasarnya terbagi atas dua jenis. Jenis pertama, kesulitan untuk penciutan sistem karena perluasan sistem telah berlangsung lama secara normal. Jenis kedua, kesulitan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam sektor pendidikan agar dapat menjawab tantangan secara cepat dan tepat atas perubahan-perubahan keadaan. Tantangan pendidikan Australia adalah mengatasi masalah pertama begitu rupa sehingga tidak menghambat penyelesaian masalah penjelasan mengenai bagaimana manajemen pendidikan di Australia, semoga bermanfaat. Baca Juga Profil SMKN I Batanghari BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah kunci keberhasilan sebuah negara, bahkan kemajuan sebuah negara salah satunya tergantung dengan bagaimana pemerintahan sebuah negara memuliakan pendidikan dan pemerataannya, karena pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat tanpa memandang gender, status sosial, statusekonomi, suku, etnis dan agama. Untuk lebih memajukan pendidikan di negara kita, kita dapat melakukan perbandingan sistem pendidikan dengan negara lain, dalam hal ini salah satu negara yang dapat kita perbandingkan sistem pendidikannya dengan negara Indonesia adalah negara Australia. Kita dapat megetahui informasi tentang sistem pendidikan negara Australia dengan berbagai cara, dan salah satunya melalui makalah yang sangat sederhana ini, dalam makalah ini dipaparkan sedikit tentang sistem pendidikan Australia dan dapat kita pahami sebagai bahan untuk sedikit memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. B. Rumusan Masalah a. Bagaimana sistem pendidikan di Australia? b. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? BAB II PEMBAHASAN Sistem Pendidikan diAustralia A. Tinjauan Umum Pemerintah Negara Bagian dan Teritori Australia memegang peranan penting dalam hal manajemen dan administrasi pendidikan sektor sekolah. Setiap Negara Bagian dan Teritori mempunyai hukum dan peraturan-peraturan terkait mengenai kurikulum, akreditasi program studi, ujian bagi siswa dan penghargaan bagi siswa. Pemerintah Australia memegang peranan kepemimpinan secara nasional dan bekerjasama dengan Pemerintah Negara-negara Bagian dan Teritori serta pihak-pihak industri dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan keefektipan sekolah. Pemerintah Australia juga menyediakan subsidi yang cukup penting bagi sekolah-sekolah pemerintah maupun swasta. Di Australia, tahun ajaran adalah dari akhir bulan Januari, atau awal bulan Februari, sampai dengan awal bulan Desember. Kebanyakan Negara Bagian dan Teritori menggunakan sistem tahun ajaran yang mencakup empat triwulan. Tasmania mempunyai sistem tahun ajaran yang terdiri dari tiga kuartalan. Terdapat dua kategori besar sekolah-sekolah Australia. Sekolah-sekolah Negeri beroperasi di bawah tanggung jawab langsung dari Pemerintah Negara Bagian atau Teritori. Sekolah-sekolah Negeri menerima pendanaan inti dari Pemerintah Negara Bagian atau Teritori dan pendanaan tambahan dari Pemerintah Federal. Sekolah-sekolah selain sekolah negeri menerima pendanaan tambahan dari Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian/Teritori, dan suatu proporsi pendanaan yang besar dari sumbangan swasta dan biaya-biaya sekolah. Sekolah-sekolah selain dari Sekolah Negeri umumnya mempunyai afiliasi agama atau gaya pengajaran yang khusus dan di Australia sejumlah besar sekolah-sekolah selain Sekolah Negeri adalah sekolah Katolik.[1] B. Jenjang Pendidikan Pada dasarnya sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan menjadi empat tingkatan, yaitu 1. Sekolah Dasar Primary School 2. Sekolah menengah Secondary or High School 3. Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Vocational Education and Training 4. Pendidikan Tinggi Universitas Lama pendidikan untuk masing-masing jenjang tersebut berbeda antarnegara bagian. Perbedaanya dapat dilihat dalam tabel berikut ini 1. Wilayah New South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australian Capital Territory Jenjang Pendidikan Lama Pendidikan Pendidikan Dasar Primary School 6 tahun Pendidikan Menengah Junior Secondary School 4 tahun Senior High School 2 Tahun 2. Wilayah Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, Northern Territory Jenjang Pendidikan Lama Pendidikan Pendidikan Dasar Primary School 7 tahun Pendidikan Menengah Junior Secondary School 3 tahun Senior High School 2 tahun Pendidikan di Australia, mewajibkan peserta didik untuk menempuh wajib belajar, yaitu pada jenjang primary school SD dan junior secondary school SMP. Sehingga, wajib belajar di Australia yakni 10 tahun. Selanjutnya, peserta didik dapat masuk ke senior high school. Istilah yang dilakukan untuk jenjang pendidikan di Australia adalah year 1 – 12 dari jenjang primary school hingga high school. Pada jenjang senior high school, setiap peserta didik memiliki kewajiban untuk memilih program pendidikan kejuruan atau pendidikan umum. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk pasar kerja, artinya lulusan pendidikan kejuruan tersebut akan siap untuk bekerja setelah lulus. Setiap negara bagian memiliki Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Vocational Education and Training atau VET. VET mempersiapkan peserta didik untuk bekerja tanpa perlu mendapatkan gelar sarjana. Untuk peserta didik yang mengambil pendidikan umum, dapat meneruskan pendidikan. Untuk gelar yang didapatkan setelah menempuh perguruan tinggi adalah 1. Bachelors degree setingkat sarjana S1 2. Masters degree setingkat magister S2 3. PhD setingkat doktor S3 C. Standar Pengembangan Kurikulum atau Standar Isi Suatu kecenderungan pada semua sistem sekolah negeri di Australia semenjak awal 1970-an adalah pendelegasian tanggung jawab kurikulum kepada sekolah-sekolah. Pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. Pada Negara bagian yang lain, pejabat-pejabat di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci, tetapi tetap berada dalam kerangka tujuan umum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang agak besar terjadi pada kurikulum sekolah menengah untuk kelas-kelas terakhir. Detail kurikulum disusun secara terpusat untuk kepentingan ujian eksternal. Pada kedua territories, the Australian Capital TeritoriACT dan Northern Teritory, sekolah relative memiliki otonomi yang lebih luas dan dapat mengembangkan kurikulumnya atas dasar tujuan umum yang telah ditentukan di tingkat sekolah[2]. Terdapat variasi dalam hal tanggung jawab pengembangan kurikulum di setiap Negara bagian, maka terdapat pula perbedaan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal kurikulum disusun berdasarkan pedoman dan materi pelajaran dari pusat, pejabat-pejabat senior dari pusat secara teratur mengunjungi sekolah-sekolah antara lain untuk memonitor pelaksanaan kurikulum[3]. D. Standar Penilaian. Di Australia terdapat tes bagi siswa yang berlaku secara nasional, Australia menyelenggarakan NAPLAN National Assessment Program-Literacy and Numeracy. Setiap tahunnya, semua siswa yang berada pada tahun 3, 5, 7, dan 9 melakukan tes pada hari yang sama. Materi tes tersebut meliputi membaca, menulis, bahasa mengeja, tata bahasa, dan pemberian tanda baca, dan perhitungan. Untuk setiap sekolah juga melaksanakan ujian tapi ujian tersebut tidak mempengaruhi naik atau tidaknya seorang pelajar kekelas/ketahap selanjutnya. Karena kenaikan kelas otomatis menyesuaikan umur pelajar. E. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Hampir semua guru prasekolah dan pendidikan dasar serta kebanyakan guru-guru sekolah menengah dididik pada CAE Colleges of Advanced Education. Sejumlah guru-guru sekolah menengah, dan beberapa orang guru pendidikan dasar mendapatkan pendidikan di universitas. Semua sistem sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mendapatkan pendidikan dalam jabatan inservice education, termasuk peningkatan kualifikasi atau ijazah dengan menyelesaikan kuliah-kuliah yang disetujui terlebih dahulu[4]. Guru di Australia dibekali ilmu dan materi. Lisensi mengajarnya di dapat dari kementerian pendidikan disana. Guru-guru yang ada, dari guru Kinder Garden TK sampai guru senior high school SMA memiliki kemauan yang tinggi untuk selalu mengembangkan diri. Hal itu juga berlaku bagi guru-guru yang ada di daerah-daerah pedalaman atau daerah pinggiran. Sistem Pendidikan di Indonesia A. Struktur sistem pendidikan Dalam undang - undang Sisdiknas tahun 2003 disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung UU Sisdiknas Tahun 2003, jenjang pendidikan di Indonesia ada 3yaitu 1. Pendidikan dasar; Pendidikan ini merupakan pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak, yaitu di Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP. Di akhir masa pendidikan di SD, para siswa harus mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional UN untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke SMP dengan lama pendidikan 3 tahun Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar SD dan Madrasah Ibtidayah MI atau bentuk yang sederajatserta Sekolah Menengah Pertama SMP dan Madrasah Tsanawiyah MTs. Akhir kelas enam siswa harus mengikuti Ujian Nasional sebagai syarat untuk mengikuti SMP/MTs. 2. Pendidikan menengah; Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas SMA, Madrasah Aliyah MA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan MAK, atau bentuk lain yang sederajat. 3. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan olehperguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari beberapa macam dimana, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, special dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi UU, Sisdiknas, pasal 192003 B. Standar pengembangan kurikulum dan isi. Kurikulum pendidikan Nasional berdasarkan UU sisdiknas Pasal 36 sebagai berikut 1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Standar Penilaian Pada awal kemerdekaan sampai tahun 70-an, Indonesia menggunakan konsep ujian negara. Pada tahun 80-an, diubahlah menjadi ujian sekolah. Dan pada tahun 90-an, konsep ujian negara dan ujian sekolah digabungkan menjadi EBTANAS Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional. Terakhir, kebijakan itu menjadi Ujian Akhir Sekolah UAN untuk SD, SMP, SMA,SMK dan atau sederajat. Hal ini berdasarkan UU sidiknad pasal 58 sebagai berikut 1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 2. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. D. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik Berdasarkan UU sisdiknas Pasal 42 diterangkan sebagai berikut 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. 3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28, bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan, yang dikeluarkan oleh lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Jenis pendidikan guru yaitu Pendidikan Profesi Guru PPG yang diselenggarakan oleh LPTK dengan kualifikasi akademik 1. Pendidik pada jenjang pendidikan dasar minimum D-IV atau S1 pendidikan dasar. 2. Pendidikan jenjang menengah minimum D-IV atau S1 pendidikan menengah. 3. Pendidik pada jenjang Pendidikan Tinggi minimum S1 untuk program Diploma, S2 untuk program Sarjana, dan S3 untuk magister atau Doktor. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Sistem Pendidikan Perbandingan Jerman Indonesia kurikulum 1. Kurikulum disusun berdasarkan UU Nomor20 Tahun 2003 bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik 1. Pada beberapa Negara bagian, pedoman kurikulum dibuat terpusat, tetapi sekolah-sekolah dapat mengadaptasikannya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lokal. 2. Pada Negara bagian yang lain, pejabat-pejabat di pusat menyusun tujuan umum dan sekolah menjabarkannya ke dalam bentuk kurikulum yang rinci Jenjang Berdasarkan UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 3, jenjang pendidikan di Indonesia ada 3yaitu a. Pendidikan dasar 9 thn b. Pendidikan menengah 3 thn c. Pendidikan tinggi Di Australia pndidikan diglongkn mjd 4 tingkatn a. Sklah Dasar Primary School 6 thn / 7thn b. Sklh menengah Secondary or High School 4 thn/3 thn c. Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Vocational Education and Training 2/4 thn d. Pendidikan Tinggi Universitas Sistem penilaian 1. Siswa wajib mengikuti ulangan-ulangan sebagai persyaratan untuk naik kelas dan ada kemungkinan tidak naik kelas untuk tingkat SD 2. UAN ujian akhir Nasional 1. Ada ulangan tetapi pasti naik kelas 2. NAPLAN National Assessment Program Literacy and Numeracy Standar Pendidik 1. penddk hrus memliki kualifikasi akademik & komptnsi sbg agen pmbelajaran, yg dibuktikan dg ijazah/sertifikat keahlian yang relevan. 1. Smua guru lulusan dri univrstas ataupun dCAE Colleges of Advanced Education 2. Tenaga kependidikan meliputi Guru Kinder Garden TK sampai guru senior high school SMA B. Saran Makalah sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kami mengharap saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya makalah ini, dan para pembaca untuk menggali lebih dalam lagi terkait materi yang dibahas melalui referensi yang lain DAFTAR PUSTAKA Nur, Agustiar Syah. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung Lubuk Agung Bandung Shannon Smith, dkk , 2010. Get to Know Australian Schools Mengenal Sekolah-Sekolah diAustralia, Jakarta Kedutaan Besar Australia, Departemen Pendidikan [1] Shannon Smith, dkk , Get to Know Australian Schools Mengenal Sekolah-Sekolah di Australia Jakarta Kedutaan Besar Australia, Departemen Pendidikan, 2010, Hal. 8 [2] Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara Bandung Lubuk Agung Bandung, 2001, hlm. 66 0% found this document useful 0 votes24 views19 pagesOriginal TitleSistem, Problematika dan Kebijakan Pendidikan di AustraliaCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes24 views19 pagesSistem, Problematika Dan Kebijakan Pendidikan Di AustraliaOriginal TitleSistem, Problematika dan Kebijakan Pendidikan di AustraliaJump to Page You are on page 1of 19 You're Reading a Free Preview Pages 7 to 17 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

makalah sistem pendidikan di australia